Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, SUMATERA – Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya hingga kini tetap aman dan lancar, Senin (3/8/2026).
Herman Deru menyatakan belum ada laporan dari pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel mengenai kendala pembayaran gaji pegawai. Hal ini terjadi meskipun sejumlah daerah lain menghadapi tekanan fiskal.
“Penghasilan pegawai tidak boleh dikurangi ataupun terlambat dibayarkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup keluarga,” Ujar Herman Deru.
Kondisi aman ini bukan karena kemampuan fiskal Sumsel berlebih, melainkan karena pemerintah daerah memprioritaskan belanja pegawai sejak awal. Belanja pegawai ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Untuk gaji PNS, PPPK sampai sekarang saya belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal itu,” Kata Herman Deru.
Persoalan belanja pegawai yang melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat disimpulkan secara sederhana. Peningkatan persentase dapat terjadi bila Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang.
Ini berarti bukan karena daerah boros, tetapi karena nilai TKD yang menjadi dasar perhitungan mengalami penurunan. Tantangan utama bagi pemerintah kabupaten dan kota justru berkaitan dengan pembiayaan sektor lain.
Pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama saat ini, sementara pembayaran gaji ASN, PPPK, maupun honorer belum ada kendala yang dilaporkan.
Herman Deru berharap kondisi fiskal pemerintah daerah di Sumsel tetap terkendali. Ini bertujuan agar hak-hak pegawai dapat terus dipenuhi tepat waktu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa sekitar 490 pemerintahan daerah (pemda) diperkirakan memerlukan tambahan anggaran. Anggaran tersebut diperlukan untuk membayar gaji PNS dan membiayai operasional minimum akibat penyesuaian transfer ke daerah.
