Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, SUMATERA – Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) kembali mengirimkan Surat Perintah Rakyat Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendesak penghentian penggunaan batu bara, Jumat (11/9/2026).
Surat yang dikirimkan pada 11 September 2026 itu menjadi desakan ketujuh yang disampaikan koalisi karena belum mendapatkan respons nyata dari pihak Istana Negara. Koalisi menilai keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara terus berdampak terhadap ruang hidup masyarakat.
Konsolidator STuEB Ali Akbar mengatakan, pihaknya mempertanyakan sikap pemerintah terhadap berbagai persoalan lingkungan dan dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar PLTU batu bara di Sumatera.
“Kalau Presiden mengetahui persoalan ini tetapi tetap diam, tentu masyarakat akan mempertanyakan sejauh mana negara hadir untuk melindungi keselamatan warga yang terdampak PLTU batu bara,” Ujar Ali Akbar.
Bersamaan dengan pengiriman surat tersebut, koalisi menyampaikan sejumlah temuan mengenai kerusakan lingkungan yang mereka kaitkan dengan krisis iklim dan tata kelola lingkungan. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu.
Manajer Kampanye Kanopi Hijau Indonesia Cimbyo Layas Ketaren menyebut adanya perubahan garis pantai di kawasan Lentera Merah, Kota Bengkulu. Ia mengatakan perubahan tersebut terjadi dalam periode 2019 hingga 2025 dan disertai hilangnya kawasan mangrove.
“Garis pantai Lentera Merah Kota Bengkulu telah bergeser sekitar 170 hingga 550 meter pada periode 2019 sampai 2025, sementara sekitar 15,5 hektare kawasan mangrove juga telah hilang,” Ujar Cimbyo.
Koalisi juga menyoroti abu sisa pembakaran batu bara atau fly ash and bottom ash (FABA) di sekitar PLTU Sebalang, Lampung, dan PLTU Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, koalisi menyebut FABA bahkan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batako serta dikaitkan dengan persoalan banjir yang mengancam persawahan warga.
Dampak serupa dilaporkan dirasakan petani di Lahat, Sumatera Selatan, akibat abu pembakaran yang menutupi tanaman. Sementara di Nagan Raya, Aceh, Yayasan APEL Green Aceh mendesak penanganan FABA yang disebut dibuang sembarangan di dekat persawahan dan rumah ibadah.
Selain persoalan PLTU, koalisi turut menyoroti aktivitas pertambangan di Aceh Singkil dan Lahat yang mereka klaim telah berdampak terhadap kawasan hutan lebih dari 22 ribu hektare serta mengancam ketersediaan air bersih. Ali Akbar menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah lanjutan jika tidak mendapat respons dari pemerintah.
“Ini surat ketujuh yang kami sampaikan. Jika tetap tidak ada respons, kami berencana datang langsung ke Istana Presiden dengan membawa korban dan bukti-bukti lapangan sebagai fakta bahwa persoalan ini benar-benar terjadi,” Tegas Ali Akbar.
