ENGLISHEN
Home Hukum Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji Tersangka Korupsi Proyek Rp10 M

Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji Tersangka Korupsi Proyek Rp10 M

Kejati Sumsel tetapkan Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji sebagai tersangka dugaan korupsi proyek timbunan agregat dan drainase senilai Rp10 miliar di Pemkab PALI Tahun Anggaran 2024. Penegakan hukum korupsi gencar di Sumsel.

Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji Tersangka Korupsi Proyek Rp10 M
Share

Findy Alfiansyah Penulis

HARIANEXPRESS, SUMATERA – Kejati Sumsel menetapkan Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji sebagai tersangka dugaan suap proyek timbunan agregat senilai Rp10 miliar, Minggu (9/8/2026).

Penetapan tersangka tersebut menjadi langkah penegakan hukum dalam mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.

Iwan Tuaji diduga menerima sejumlah uang yang disebut sebagai fee proyek terkait pengurusan proyek strategis di lingkungan Pemkab PALI.

Proyek yang menjadi objek penyidikan berupa pembangunan timbunan agregat dan drainase dengan nilai anggaran sekitar Rp10 miliar untuk Tahun Anggaran 2024.

Dalam pengembangan kasus, penyidik juga menemukan dugaan keterlibatan seorang ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Selatan berinisial AK.

AK diduga berperan sebagai perantara dalam pengaturan komitmen fee proyek tersebut. Penyidik masih mendalami aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam perkara ini.

“Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek pemerintah,” Ujar pihak penegak hukum.

Kejati Sumsel terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Penindakan kasus korupsi di Sumatera Selatan juga mencakup sejumlah wilayah kabupaten dan kota. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum menjaga pengelolaan anggaran daerah tetap transparan dan akuntabel.

Kasus yang menjerat Iwan Tuaji menambah daftar perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Sumsel. Proses hukum diharapkan memberikan efek jera sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Share
Related Articles
Ribuan Titik Panas di Sumsel, OKI Terbanyak Akibat Kekeringan
BencanaBerita SumateraCuaca ExtreamKekeringanKorupsi

Ribuan Titik Panas di Sumsel, OKI Terbanyak Akibat Kekeringan

Sumatera Selatan mencatat ribuan titik panas, dengan Ogan Komering Ilir sebagai wilayah...

Prabowo Tambah 100 Motor Trail untuk Atasi Karhutla Sumsel
Berita SumateraMotor TrailNusantaraOtomotifSorotan

Prabowo Tambah 100 Motor Trail untuk Atasi Karhutla Sumsel

Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan 100 unit motor trail untuk penanganan karhutla...

Polda Sumsel Tahan 17 Tersangka Kasus Karhutla
Berita SumateraDinas KehutananHukumKebakaranSorotan

Polda Sumsel Tahan 17 Tersangka Kasus Karhutla

Polda Sumsel menahan 17 tersangka dari 15 laporan polisi terkait kasus kebakaran...

Sumatera Dilanda 2.945 Hotspot, Sumsel Terbanyak
Berita SumateraCuaca ExtreamLingkunganSorotan

Sumatera Dilanda 2.945 Hotspot, Sumsel Terbanyak

Pulau Sumatera dilanda 2.945 titik panas (hotspot) hingga Minggu (23/8/2026) malam, dengan...


DMCA.com Protection Status

Kanal

© 2019 - 2026 | PT. Express Persada Linuhung. All Right Reserved