Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, SUMATERA – Pemerintah memprioritaskan rehabilitasi sungai dan irigasi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk mengurangi risiko banjir. Minggu, (23/8/2026).
Progres penanganan irigasi dan sungai di bawah kewenangan pemerintah pusat telah mencapai 34 persen per Kamis (20/8). Sementara itu, pada kewenangan daerah, capaian tercatat sebesar 28 persen.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian pekerjaan. Pembangunan kembali infrastruktur juga harus mengedepankan kualitas dan ketahanan jangka panjang.
“Proses pemulihan terus berjalan dan menunjukkan progres yang positif. Namun, fokus kami tidak hanya pada percepatan penyelesaian, melainkan juga memastikan kualitas hasil pemulihan agar lebih tangguh, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” Ujar Dody Hanggodo.
Pada sektor irigasi dan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, rehabilitasi telah diselesaikan pada 4 dari 14 bendung terdampak. Selain itu, 13 dari 31 daerah irigasi terdampak juga rampung penanganannya.
Penanganan di tingkat pusat juga telah dilakukan pada 38 dari 94 sungai serta 6 dari 24 muara yang terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk memulihkan infrastruktur vital.
Sementara itu, pada kewenangan daerah, penanganan telah diselesaikan pada 3 dari 52 bendung terdampak. Pemerintah daerah juga berhasil menangani 2 daerah irigasi, 17 sungai, dan 9 dari 14 muara yang mengalami kerusakan.
Percepatan penanganan sungai dan irigasi penting dilakukan karena kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Ini juga krusial untuk produktivitas pertanian dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Pemulihan ini dilakukan untuk memastikan aliran air kembali berfungsi optimal, lahan pertanian dapat dialiri kembali, serta kawasan permukiman memiliki perlindungan lebih baik dari risiko banjir. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan terus menyelaraskan pelaksanaan pekerjaan dengan kondisi di lapangan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendukung percepatan ini melalui monitoring, evaluasi, dan koordinasi. Pengawalan diarahkan untuk mengidentifikasi titik hambatan dan memastikan pekerjaan prioritas dapat segera ditindaklanjuti.
