Thursday, 03 September 2026
Hot

DPR Soroti Pembangunan Huntap Sumatera: Swasta Dominan, APBN Dipertanyakan

DPR melalui Komisi V menyoroti progres pembangunan hunian tetap (huntap) di Sumatera yang didominasi swasta, sementara alokasi APBN masih dipertanyakan. Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan 1.002 dari 2.603 unit huntap telah rampung.

Article ad before first paragraph

Findy Alfiansyah Penulis

HARIANEXPRESS, SUMATERA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera, Rabu (2/9/2026).

Dari total 2.603 unit yang direncanakan, sebanyak 1.002 unit huntap telah selesai dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Maruarar mengatakan pembangunan 1.002 unit tersebut sebagian besar berasal dari dana gotong royong pihak swasta melalui Yayasan Buddha Tzu Chi.

Article ad in the middle of article

Capaian itu menjadi perhatian Ketua Komisi V DPR RI Lasarus karena kontribusi APBN dalam pembangunan huntap dinilai belum terlihat maksimal.

Lasarus juga menyoroti proses pembangunan yang mengalami kendala, terutama terkait proses lelang konstruksi di Kementerian PKP.

Menurutnya, terdapat kemungkinan keterlambatan proses dari Kementerian Keuangan maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Jadi saya rasa kita perlu memberi dukungan politik kepada Pak Menteri ini. Forum ini bisa menyuarakan adanya proses kelambatan terkait lelang konstruksi,” Ujar Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI.

Lasarus tetap meminta Kementerian PKP meningkatkan penggunaan APBN untuk pembangunan huntap. Menurutnya, negara harus lebih banyak hadir dalam pemenuhan hunian bagi korban bencana.

Di Sumatera Utara, sebanyak 562 unit huntap telah selesai dari target 1.103 unit. Sementara di Aceh, 440 unit rampung dari target 1.000 unit.

Untuk Sumatera Barat, pembangunan 500 unit huntap direncanakan mulai dilakukan pada Desember 2026.

Sejumlah huntap juga telah diserahterimakan sejak akhir 2025, yakni 227 unit di Tapanuli Selatan, 103 unit di Tapanuli Utara, 114 unit di Sibolga, 100 unit di Aceh Utara, dan 108 unit di Aceh Tamiang.

Article ad after last paragraph